JAKARTA, {DETEKTIFNEWS.com}–Sesuai instruksi Presiden, Joko Widodo, terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Program PKT/cash for work) tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 10, 22 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur
yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa. “Setiap tahapan pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan sesuai
dengan Protokol COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Misalnya, perbaikan irigasi kecil yang biasa dilakukan 70-80 orang, kita bagi menjadi dua. Jadi 40 orang seminggu-seminggu sehingga yang biasanya selesai 2 bulan mungkin sekarang 3 bulan,” kata Menteri Basuki saat Press Conference terkait Program PKT di Kantor Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (13/4/2020).
Pada tahun 2020, Program PKT utamanya akan digunakan untuk 11 program yang meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Seluruh program tersebut akan berpotensi menyerap 530.796 tenaga kerja atau 26.524.525 Hari Orang Kerja (HOK) dengan prioritas pada provinsi/kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori kerentanan tinggi COVID-19.
“Pada program ini akan dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di perdesaan. Di desa biasanya Kamisan atau Mingguan seperti di Tegal, Pekalongan yang tenaga kerjanya dibayar setiap Kamis, ada juga yang Hari Minggu,” tutur Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi tempat tinggal pekerja imigran yang pulang ke Indonesia, selanjutnya akan disiapkan Program PKT di daerah tempat tinggal mereka. “Kita identifikasi dari mana asalnya dan kita siapkan Program Padat Karya hingga di desa. Jadi setelah isolasi mandiri bisa bekerja di Padat Karya yang sudah kita siapkan,” ujar Menteri Basuki.
Adapun anggaran Program Padat Karya diantaranya digunakan untuk P3TGAI yang tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun. Saat ini sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah tahap sosialisasi dan 224 lokasi yang tersebar di 9 provinsi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, seperti Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.
Selanjutnya pembuatan ABSAH mencakup 94 lokasi yang tersebar di 10 Balai Wilayah Sungai dengan biaya Rp 0,038 triliun.
Di bidang jalan dan jembatan, melalui Ditjen Bina Marga pada tahun 2020 dilaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp.0,518 triliun, misalkan untuk pembersihan median jalan, pengecatan marka dan berem. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjamg 496.080 meter dengan anggaran Rp 110 miliar, misalkan untuk pengecatan rangka jembatan.
Sedangkan di bidang permukiman dilaksanakan PKT PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 0,063 triliun, PAMSIMAS di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp 1,120 triliun dan SANIMAS di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp 391 miliar.
Bidang permukiman adalah program KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar. Terakhir di bidang perumahan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 208.000 unit dengan anggaran Rp 4,354 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 12.000 unit dengan anggaran Rp 459 miliar yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). {bkppupr/Red}
