DETEKTIFNEWS.com: Beduar Sitinjak
SURABAYA-Bambang Haryo Soekartono (BHS), anggota Komisi V DPR RI kembali sidak kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak. Namun sidak mendadak ini yang di jadwalkan sandar di dermaga Jamrud, tetapi dinyatakan berada di Dermaga Mirah. Namun, Kapal Tol Laut yang seharusnya jadwal kebrangkatan pada tgl 27-7-2019 sesuai Closing menjadi tertunda keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak.
Kunjungan Bambang yang berulang kali ini, kelihatan semakin banyak masalah dalam pengoperasian bahkan Ali Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yang mewakili pemerintah hadir sebagai Regulator dari Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak , tidak menahu isi maupun muatan Kapal Tol laut. Sedangkan dari pihak Pelindo III regional Jatim, sempat berbincang dengan anggota DPR RI ini juga tidak tau secara rinci isi dalam kontainer tersebut. Bahkan pihak Pelayaran Alan Cristian dari Mentari Line datang dipanggil tidak dapat menyebut jenis barang dalam kontainer yang pasti. Sehingga membingungkan serta menimbulkan pertanyaan.
Bambang Haryo Soekartono saat meninjau isi Kapal Tol laut di Dermaga Mirah mengatakan, evaluasi Tol laut dalam pelaksanaannya masih belum sesuai apa yang di inginkan oleh rakyat. Seharusnya Kapal Tol laut itu di tentukan sesuai dengan standarisasi, maupun dari kapasitasnya, kecepatannya untuk kebituhan Tol Laut itu Sendiri. Sedangkan muatannya harus di tentukan juga oleh pemerintah. Sehingga dari kapasitas Kapal ini bisa mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk pemerintah tadi, jadi tidak seperti sekarang bukan besarnya seperti sisi jumlah kontainer yang dimuat Tol Laut sendiri.
“Dilemanya Tol laut itu sendiri isi muatan (manifes) tidak diketahui pemerintah, kita tidak ada yang tau, swperti pemerintah Kementerian perhubungan tidak tau, kementerian perdagangan tidak tau, kementrian pertanian tidak juga tau. Semua tidak ada yang tau berapa yang dibutuhkan daerah dan komoditi apa yang dibutuhkan daerah tersebut,” terang Bambang Anggota Komisi V DPR RI, Senin (29/7/2019)
Sementara itu, Lanjut bambang, sangat disayangkan barang yang di angkut tidak ada yang mengetahui. Jadi barang yang di angkut Tol laut adalah ‘gelap’ yang tidak bisa diketahui publik, niscaya anggaran dari publik maupun rakyat melalui pemerintah lewat APBN.
Bambang menilai bahwa pengiriman barang tol laut belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sehingga Agar tol laut bermanfaat seharusnya pemerintah harus menentukan jenis barang pokok yang dibutuhkan di daerah dan merupakan kebutuhan masyarakat, ” tegas bambang.
“Ini kesalahan besar seharusnya ada transparasii dan opkamnya harus jelas yang Semestinya kehadiran tol laut menjadi penyeimbang disparitas harga. Barang yang diangkut tol laut harus bisa menekan harga pasar karena pemerintah sudah mensubsidi “imbaunya.
Saran Bambang, agar Tol Laut itu berfungsi untuk kepentingan masyarakat, dalam arti bisa menjadikan disparitas harga itu jadi menurun jadi tidak ada akal-akalan yang dimuat Kapal itu. Maka yang dimuat Kapal tersebuat harus di kontrol.
“Dimana barang-barang yang dibutuhkan masyarakat disana, harganya berapa itulah yang di angkut Tol laut. Padahal tol laut mengangkutnya barang tersebut, tetapi barang yang di angkut kita tidak tahu apakah barang itu dibutuhkan dtabilitator pasar?, karena barang yang diangkut tol laut begitu saja di lepas seperti di komersialkan tanpa ada pengawasan pemerintah. Pada hal Kapal komersial yang lewat dari situ begitu banyak. Kalau begitu titipkan saja pada Kapal komersial yang lewat dari sana tanpa menunjuk Kapal Tol Laut.
Ditempat yang sama Steven Ketua DPC Insa Surabaya kepada media menjelaskan, sebenarnya Tol Laut sangat dibutuhkan untuk negara maritim di dunia bahwa ini diperlukan. Maka issu Tol Laut ini bagi pemerintah juga DPR sisetujuinya adanya Tol Laut. Tapi yang paling penting adalah misi Tol Laut itu sendiri, visinya jelas oke tetapi misi dan implementasi dilapangan, kalau seperti yang kita lihat sekarang tidak jelas bisa jadi buyar semua.
“Seperti dibilang Bapak DPR tadi tidak perlu ada Tol Laut, kami setuju sebenarnya. Kenapa demikian, karena 15 tahun terakhir kita tidak pernah merasakan subsidi pemerintah. Kalaupun kami tidak di subsidi berarti kami membantu pemerintahan, justru adanya tol laut ini kami tambah berat berkompetisi angkutan. Jika misi tol lau tidak jelas mendingan dihapus”, usul Steven.
