Laporan Redaksi: Beduar Sitinjak
SURABAYA, {DETEKTIFNEWS.com}-Bambang Haryo Anggota Komisi V DPR RI dari partai Gerindra ini, melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak dan menhunjungi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Jalan Kalimas Baru No 194 Surabaya, Senin (11/2/2019).
Sidak yang dilakukan politisi Partai Gerindra itu bertujuan untuk melihat langsung progresivitad transportasi tol laut yang dimulai pemerintah sejak tahun 2015.
Dilapangan Bambang Haryo mendapati barang-barang komoditi yang diangkut dan dikirim melalui tol laut tidak jelas regulasinya.
Bambang mengatakan, penggunaan moda transportasi tol laut dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pengawasan secara rinci mulai dari, pengawasan jumlah barang yang dikirim.
“Kemana saja lokasi tujuan pengiriman dan dijual dengan harga berapa setelah tiba di tempat tujuan. Dan saya tanya barang-barang ini mau dijual kemana, ternyata jawabannya tidak ada yang tahu,” jelasnya pada wartawan saat melakukan sidak di Tanjung Perak.
Lanjut Bambang Haryo, selama ini barang komoditi yang sudah sampai di tujuan, ternyata langsung dilemparkan begitu saja masuk pasar.
“Jika mekanismenya demikian yang untung ya si pemilik komoditi saja, si kapital kapital dagang itu, dan bukan masyarakat,” tandasnya.
Dalam hal ini Bambang menyarakan, Pemerintah terkesan melakukan pembiaran dan lepas tanggung jawab dalam pelaksanaan tol laut.
Pengusaha Kapal Ferry asal Surabaya itu mendesak pemerintah agar tol laut harus berfungsi sebagai stabilisator harga komoditi pasar.
“Barang yang bisa diantar melalui tol laut bukan diatur oleh pihak pelayaran, tapi pemerintah yang paling tahu kebutuhan rakyat,” katanya.
Bambang berharap, agar tol laut bisa memudahkan masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga relatif murah sesuai pasaran, dan Jangan sampai menjadi akses bagi oknum kalangan tertentu meraup untung.
“Manfaat tol laut Jangan hanya dibuat bisnis untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat”, ujarnya.
Ditegaskan Bambang, Jadi saya minta pemerintah harus membenahi permasalahan ini, tujuannya kemana dan harganya berapa. Hal ini yang tidak dilakukan Pemerintah.
“Karena membangun ini menggunakan uang rakyat, bukan duit Pemerintah”, imbaunya.
