SURABAYA-Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto berkomitmen dalam mewujudkan kepastian hukum. Khususnya dalam upaya Restoratif Justice (RJ) bagi perkara yang ditanganinya.
Kejari yang beralamat Jl Raya By Pass Kota Mojokerto ini melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan, Pasal 351 ayat 1 KUHP. Yakni dengan tersangka Susanto Alias Santok Bin Sakemin. Penghentian penuntutan pada Kamis (17/3) ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan Ekspose Penghentian Penuntutan Berdasakan Keadilan Restoratif (secara Virtual).
“Tercapainya penghentian penuntutan dalam perkara ini sudah sesuai dengan asas keadilan. Dengan harapan keadilan substantif benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto, Hadiman melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Mojokerto, Ali Prakosa, Kamis (17/3).
Ali menjelaskan, RJ ini terjadi setelah dilakukan ekspose perkara. Dengan pertimbangan penghentian penuntutan. Diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian, tindak pidana yang dilakukan tersangka ancaman pidana dibawah 5 tahun (Vide Pasal 351 ayat (1) Pidana maksimal 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana dengada paling banyak Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
Sambung Ali, tersangka dan korban masih saling berhubungan dalam mengasuh anak dikarenakan ada ikatan perwalian terhadap anak, karena istri tersangka adalah mantan istri korban. Kemudian ada pemulihan kembali pada keadaan semula, yaitu tercapai perdamaian dan tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
“Kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tanggal 07 Maret 2022 bertempat di Ruang Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto,” jelasnya.
Masih kata Ali, pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kranggan. Dan bersamaan dengan peresmian pembentukan Rumah RJ yang dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto, jajaran Forkopimda Kota Mojokerto dan tokoh masyarakat.
“Yang terpenting adalah komitmen tersangka yang tidak akan mengulangi perbuatannnya lagi,” pungkasnya. {SN}
