PROBOLINGGO-Menjadi sorotan publik sistem Bongkar Muat di Pelabuhan BUMD Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Probolinggo yang digadang-gadang menjadi pelabuhan termurah di Jawa Timur dengan tarif kepelabuhanan yang sangat kompetitif oleh Gubenur Khofifah kala itu, sepertinya hanya isapan jempol belaka.
Pasalnya, banyak pihak yang mengatakan sebaliknya yang tidak profesional pengelolaannya, dan bahkan ditambah lagi pandangan minor ketidak profesionalan manajemennya makin ramai diungkapkan diruang publik akhir-akhir ini.
Sorotan dan pandangan itu juga diungkapkan oleh Ketua Forum Asosiasi Kepelabuhan, Stenven pada media sebelumnya yang juga telah direspon PJ Gubenur, Adhy Karyono makin banyak lagi sorotan dari pelaku usaha, dan salah satunya muncul pandangan dari mantan pegawai pelindo yang notabene paham betul terkait oprasional di pelabuhan Probolinggo.
Hal tersebut, Menurut mantan eks pegawai pelindo Tanjung Tembaga itu, ketidakprofesionalisme DABN yang merupakan BUMD anak perusahaan PT Petrogas Jatim Utama (PJU) ini sudah lama terjadi saat dijabat oleh Kacab DABN almarhum Djumadi, saat itu pertama kalinya raw sugar milik PT Cheil Jedang Indonesia yang ada di Pasuruan perdana melakukan kegiatan pembokaran raw sugar di pelabuhan besutan BUMD Pemprov Jawa Timur itu
“Ketidak beresan mulai tampak dari sewa alat (grab/hopper) yang tinggi, biaya pandu tunda dengan tarif sepihak, biaya stevedoring yang berubah-ubah setiap bulannya hingga perjanjian kerjasama yang memberatkan pemilik barang,” ungkapnya pada wartawan yang aktip meliput kepelabuhanan, Jum’at (27/9/2024).
Kata dia, kebijakan yang berubah-ubah itu sangat tidak menguntungkan bagi pengguna jasa. Bahkan, semangat pemerintah untuk menekan cosh high logistik dari pintu pelabuhan juga ‘jauh api dari panggang’.
“Sehingga volume raw sugar yang dari sisi biaya logistik bisa lebih murah karena jarak transportasi pendek menjadi membengkak karena biaya-biaya yang tidak masuk akal, “ tuturnya.
Dari info yang dihimpun, pihak PT Cheil Jedang Indonesia mendapatkan kuota impor dari Pemerintah tahun ke tahun fluktuatif, mulai dari 320.000 ton hingga 440.000 ton dan bersedia hingga 70% total muatan dibongkar di DABN Probolinggo.
“Namun karena kondisi tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari Tanjung Perak maka sebagian besar volume tersebut kembali diarahkan bongkar di tanjung perak dengan tarif bongkar muat yang masih terbilang murah (diluar transportasi),” ungkapnya.
Belum lagi persoalan karut marutnya terkait tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang memantik koperasi Pengelolah TKBM yang sah memberikan respon ketidak puasan atas kebijakan yang diambil oleh manajemen DABN hingga melayangkan surat keluhan ke berbagai pihak.
Bahkan, persoalan itu hingga menyeret beberapa pihak yang ada dilingkungan pelabuhan Probolinggo diundang ke Kementerian Perhubungan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo, Taufikur Rahman saat di konfirmasi media.
“Kami dengan beberapa pihak termasuk dari pihak DABN hadir bersama di pusat membahas persoalan yang ada di Probolinggo,” ujarnya pada media disela acara peringatan Harhubnas di Gresik. {Tim}
