PROBOLINGGO, {DETEKTIFNEWS.com}-
Pemerintah kabupaten ( Pemkab ) Probolinggo melalui dinas sosial menjalankan program PKH di jaman now, saat ini banyak dugaan alias ditemukan ketimpangan sosial dalam pengelolaannya dan penerimaan. Data yang sudah tidak layak dan banyak keraguan akurasi masih dipakai oleh Dinsos dan Kementerian Sosial. Tidak melihat regulasi perkembangan ekonomi penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Dan juga sangat monotonnya pendamping beserta petugas SLRT di setiap pos masing-masing.
Dari ketimpangan sosial dan penerima PKH membuat reaksi keras LSM Lira Kabupaten Probolinggo yang sangat getol mengawal program pemerintah, khususnya warga Kabupaten Probolinggo. “Ini negara sangat dirugikan dan seolah-olah pembodohan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan PKH, bukan malah orang-orang yang bermobil mendapatkannya,”
Dengan adanya kejadian ini ” Samsudin SH. selaku Bupati Lira Probolinggo. Sangat menyangkan dengan Carut marutnya temuan di lapangan, Harapan saya Kemnsos RI, Membenahi ulang data yang sudah di kantongi karena ini benar benar sudah terbukti mana yang layak menerima PKH, dan manapula yang tidak layak menerima PKH Kemensos harus turun langsung kelapangan kami siap menunjukkan hasil temuan di lapangan, ucapnya.
Informasi yang di himpun beberapa Wartawan hasil informasi di salah satu warga Probolinggo membuat kecemburuan sosial, ada salah satu penerima PKH yang sudah sukses perekonomiannya, diketahui sampai bisa berangkat umroh. Dimanakah pendamping dan SLRT PKH Dinsos Probolinggo?
“Kami juga menemukan double job, dua ikatan kerja yang dibayar oleh pemerintah, kenapa pendamping multi kerja begitu dibiarkan oleh Dinsos Probolinggo?,” ketus Samsudin.
Agenda LSM Lira, khususnya Probolinggo akan dijadikan sampel ketidak beresan PKH dan umumnya Jatim. Perlu di daur ulang program yang baik namun pirantinya yang banyak skema.
Dan juga menurut pemerhati sosial Marhaen, bahwa program PKH itu program baik tetapi sudah expired alias kadaluwarsa. “Dikarenakan data yang sudah usang tanpa melihat peserta yang mampu, seolah-olah tutup mata asal cair beres,” keluhnya.
Dalam waktu dekat Lira Probolinggo akan membongkar carut marut PKH Probolinggo dan melaporkan ke Tipikor terkait kerugian negara.
Secara terpisah saat media ini konfirmasi di Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif, menepis adanya dugaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran oleh Lumbung Informasi Rakyat. (Tim )
